KOMPAS.com - Di hari pertama Ujian Nasional (UN) berlangsung kemarin (Senin/20/4), Education Forum menggelar diskusi "Mendesak Mahkamah Agung Putuskan Gugatan Korban Ujian Nasional". Forum itu mendesak pemerintah yang seharusnya lebih dulu memerbaiki sistem pendidikan nasional sebelum menelurkan kebijakan UN.
Menurut Suparman, Koordinator Presidium Education Forum atau EF, diskusi itu merupakan langkah lanjutan EF terkait nasib gugatannya atas kebijakan UN pada Mei 2007. Terakhir, Senin pekan lalu, (Kompas.com/14/4), EF membacakan pernyataan sikapnya di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta.
EF, dalam pernyataan sikapnya itu, tetap berkeras meminta pemerintah menerima putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang juga diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi tanggal 21 Mei 2007 untuk mengubah kebijakan UN. "Kita menginginkan UN distop dulu untuk mendahulukan perbaikan pada sistem pendidikan kita, nyatanya UN tetap dilaksanakan," kata Suparman.
Suparman menambahkan, forum EF juga meminta pemerintah melakukan beberapa hal lain, yaitu mengembalikan hak menentukan kelulusan kepada guru dan satuan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). "Kita harus mengembalikan kedaulatan sekolah, itu hal penting sebagai jalan keluar persoalan ini," kata Suparman.
Selain itu, pemerintah harus menyediakan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi lengkap di seluruh daerah Indonesia sebelum kebijakan pelaksanaan UN.
Tidak kalah pentingnya, kata Suparman, EF juga meminta pemerintah merevisi PP Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dan memikirkan standardisasi yang lebih mempertimbangkan keragaman bangsa dan tidak diskriminasif.
"Masih banyak kecacatan dan kejanggalan pada UN baik itu pada aturan, konsep, maupun proses pelaksanaannya, dan sepertinya pemerintah tidak legowo menerima kekurangan ini," kata Suparman, yang memoderatori acara diskusi. "Dan kami akan terus melakukan upaya-upaya penekanan semacam ini sampai benar-benar ada perbaikan pada sistem pendidikan nasional," tambahnya.
Rabu, 22 April 2009
Wah, Ujian Nasional Akan Terus Digugat
KOMPAS.com - Di hari pertama Ujian Nasional (UN) berlangsung kemarin (Senin/20/4), Education Forum menggelar diskusi "Mendesak Mahkamah Agung Putuskan Gugatan Korban Ujian Nasional". Forum itu mendesak pemerintah yang seharusnya lebih dulu memerbaiki sistem pendidikan nasional sebelum menelurkan kebijakan UN.
Menurut Suparman, Koordinator Presidium Education Forum atau EF, diskusi itu merupakan langkah lanjutan EF terkait nasib gugatannya atas kebijakan UN pada Mei 2007. Terakhir, Senin pekan lalu, (Kompas.com/14/4), EF membacakan pernyataan sikapnya di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta.
EF, dalam pernyataan sikapnya itu, tetap berkeras meminta pemerintah menerima putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang juga diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi tanggal 21 Mei 2007 untuk mengubah kebijakan UN. "Kita menginginkan UN distop dulu untuk mendahulukan perbaikan pada sistem pendidikan kita, nyatanya UN tetap dilaksanakan," kata Suparman.
Suparman menambahkan, forum EF juga meminta pemerintah melakukan beberapa hal lain, yaitu mengembalikan hak menentukan kelulusan kepada guru dan satuan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). "Kita harus mengembalikan kedaulatan sekolah, itu hal penting sebagai jalan keluar persoalan ini," kata Suparman.
Selain itu, pemerintah harus menyediakan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi lengkap di seluruh daerah Indonesia sebelum kebijakan pelaksanaan UN.
Tidak kalah pentingnya, kata Suparman, EF juga meminta pemerintah merevisi PP Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dan memikirkan standardisasi yang lebih mempertimbangkan keragaman bangsa dan tidak diskriminasif.
"Masih banyak kecacatan dan kejanggalan pada UN baik itu pada aturan, konsep, maupun proses pelaksanaannya, dan sepertinya pemerintah tidak legowo menerima kekurangan ini," kata Suparman, yang memoderatori acara diskusi. "Dan kami akan terus melakukan upaya-upaya penekanan semacam ini sampai benar-benar ada perbaikan pada sistem pendidikan nasional," tambahnya.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar